PENDAHULUAN
1. Latar
Belakang
Anggaran
merupakan salah satu instrumen yang berperan penting dalam organisasi sektor
publik. Anggaran sektor publik sendiri harus bersifat partisipatif yang
melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran agar aspirasi dan kebutuhan
publik dapat diakomodasi dalam anggaran. Anggaran sektor publik merupakan blue print organisasi tentang rencana
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan
diwujudkan.
Oleh karena itu,
dalam makalah ini akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan anggaran
sektor publik yang meliputi definisi anggaran sektor publik, jenis anggaran,
siklus anggaran, dan pendekatan penyusunan anggaran.
2. Rumusan
Masalah
Rumusan masalah
dari makalah ini adalah:
1.
Apa itu anggaran
sektor publik?
2.
Apa saja
jenis-jenis anggaran?
3.
Bagaimana proses
siklus anggaran?
4.
Apa saja
pendekatan penyusunan anggaran?
3. Tujuan
Kontribusi
Adapun tujuan
dari makalah ini adalah:
1.
Untuk mengetahui
dan memahami tentang anggaran sektor publik.
2.
Untuk mengetahui
jenis-jenis anggaran.
3.
Untuk
mendeskripsikan proses dari siklus anggaran.
4.
Untuk mengetahui
bentuk-bentuk pendekatan penyusunan anggaran.
PEMBAHASAN
1. Anggaran
Sektor Publik
Anggaran
merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan
penting dalam organisasi sektor publik. Tidak seperti di sektor bisnis yang
menjadikan anggaran sebagai dokumen rahasia perusahaan sehingga tertutup untuk
pihak luar, di sektor publik anggaran merupakan dokumen publik yang bisa
diakses oleh publik untuk diketahui, diberitahukan, dikritisi dan
diperdebatkan.
Ada beberapa
pendapat yang mengemukakan definisi dari anggaran yaitu sebagai berikut:
1.
Anggaran adalah
sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan
sumber daya yang dimilkinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas.
(Freeman, 2003).
2.
Anggaran adalah
pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu
tertentu dalam ukuran finansial. (Nordiawan, 2006; 48).
Dalam pengertian
lain dapat dikatakan bahwa anggaran sebagai sebuah rencana finansial yang
menyatakan : (Nordiawan, 2006; 48)
1.
Rencana-rencana
organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat
mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2.
Estimasi
besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
3.
Perkiraan
sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar
pemasukan tersebut.
Sedangkan
anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang
meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. (Mardiasmo,
2002). Sehingga, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang
menyatakan:
1.
Berapa
biaya-biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja), dan
2.
Berapa banyak
dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut
(pendapatan).
Dari uraian
diatas, dapat dinyatakan bahwa anggaran sektor publik adalah perencanaan
finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan
terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu
sebagai acuan penetapan anggaran.
Setelah
mengetahui definisi dari anggaran sektor publik, selanjutnya akan dijelaskan
tentang fungsi dari anggaran itu sendiri. Anggaran memiliki fungsi sebagai
berikut:
1.
Sebagai hasil
akhir proses penyusunan rencana kerja (alat perencanaan).
2.
Sebagai cetak
biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
3.
Sebagai alat
komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja
antara atasan dan bawahan (sebagai alat koordinasi dan komunikasi).
4.
Sebagai alat
pengendalian unit kerja (alat pengendalian).
5.
Sebagai alat
motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi
organisasi (alat motivasi).
6.
Sebagai
instrumen politik (alat politik).
7.
Sebagai
instrumen kebijakan publik (sebagai alat untuk menciptakan ruang publik).
8.
Sebagai alat
kebijakan fiskal.
9.
Sebagai alat
penilaian kinerja.
Selain itu juga,
anggaran sektor publik memiliki beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut:
a.
Anggaran
dinyatakan dalam satuan uang dan non-keuangan.
b.
Anggaran umumnya
mencakup jangka waktu tertentu.
c.
Anggaran berisi
komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
d.
Usulan anggaran
ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun
anggaran.
e.
Sekali disusun,
anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.
2. Jenis-jenis
Anggaran
Jenis-jenis
anggaran bisa dilihat berdasarkan jenis aktivitasnya, berdasarkan status hukum, berdasarkan pemerintahan, anggaran
tetap dan anggaran fleksibel, dan berdasarkan penyusunnya (Nordiawan, 2006;
50). Berikut penjelasannya:
A.
Berdasarkan
jenis aktivitasnya:
1.
Anggaran
operasional (operation/recurrent budget),
yaitu anggaran yang digunakan untuk menjalankan operasi/kebutuhan harian dalam
menjalankan pemerintahan dalam kurun waktu satu tahun.
2.
Anggaran modal (capital/investment budget), yaitu
anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap.
B.
Berdasarkan
status hukum:
1.
Anggaran
tentatif, adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga
legislatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak
direncanakan sebelumnya.
2.
Anggaran enacted, adalah anggaran yang
direncanakan kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.
C.
Berdasarkan
pemerintahan:
1.
Anggaran/dana
umum, yaitu dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang
bersifat umum dan sehari-hari.
2.
Anggaran/dana
khusus, yaitu dana yang dicadangkan/dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu.
D.
Anggaran tetap
dan anggaran fleksibel:
1.
Anggaran tetap,
yaitu anggaran dimana apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya di awal
tahun anggaran.
2.
Anggaran fleksibel,
yaitu harga barang/jasa per unit telah ditetapkan namun jumlah anggaran secara
keseluruhan akan berfluktuasi bergantung pada banyaknya kegiatan yang
dilakukan.
E.
Berdasarkan
penyusunnya:
1.
Anggaran
eksekutif adalah anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif (pemerintah).
2.
Anggaran
legislatif adalah anggaran yang disusun oleh lembaga legislatif tanpa
melibatkan pihak eksekutif.
3. Siklus
Anggaran
Proses
penyusunan anggaran atau siklus anggaran pada dasarnya meliputi beberapa tahap.
Berikut ini adalah gambar siklus anggaran:
Siklus
Anggaran (nordiawan, 2006; 50)
1.
Tahap Persiapan.
Tahap ini
dilakukan dengan cara menentukan beberapa anggaran yang diperlukan untuk
pengeluaran yang tentunya disesuaikan dengan penaksiran pendapatan yang
diperoleh secara akurat.
Berikut ini
beberapa penjelasan tentang tahap persiapan:
a.
Bagian anggaran
menyiapkan format anggaran yang akan dipakai,
b.
Berdasarkan
format anggaran tersebut, masing-masing unit di pemerintahan mengajukan
anggaran di unit masing-masing,
c.
Bagian anggaran
akan melakukan konsolidasi terhadap anggaran masing-masing bagian/unit kerja.
d.
Anggaran
konsilidasi ini kemudian direview dan diadakan dengar pendapat,
e.
Persetujuan
terhadap anggaran tersebut oleh kepala pemerintahan.
2.
Tahap
Persetujuan
Tahap
persetujuan ini adalah persetujuan dari lembaga legislatif. Berikut beberapa
penjelasannya:
a.
Anggaran yang
telah disetujui oleh kepala pemerintahan diajukan ke lembaga legislatif.
b.
Lembaga
legislatif (terutama komite anggaran) akan mengadakan pembahasan guna
memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran
tersebut. Selain itu akan diadakan juga dengar pendapat (public hearing).
c.
Lembaga
legislatif menyetujui atau menolak anggaran tersebut.
3.
Tahap
Administrasi
Tahapan ini
merupakan tahapan setelah anggaran yang diajukan oleh eksekutif telah disetujui
oleh legislatif. Pelaksanaan anggaran dimulai dari pengumpulan pendapatan yang
ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan.
Selain itu,
dilakukan juga proses administrasi anggaran berupa meliputi pencatatan
pendapatan dan belanja yang terjadi.
4.
Tahap Pelaporan
Pada akhir
periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan dilakukan pelaporan
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang berlangsung
selama proses pelaksanaan.
5.
Tahap
Pemeriksaan
Laporan
yang diberikan atas pelaksanaan anggaran kemudian diperiksa (diaudit) oleh
sebuah lembaga pemeriksa independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan
atau umpan balik (feed back) untuk
proses penyusunan pada periode berikutnya.
4. Pendekatan
Penyusunan Anggaran
Di dalam
pendekatan penyusunan anggaran, ada beberapa bentuk diantaranya yaitu:
1.
Pendekatan
Tradisional (Line Item Budgeting)
Dalam pendekatan
tradisional terdapat dua ciri utama. Pertama, penyusunan anggaran didasarkan
pada dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana
tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). Kedua, penggunaan konsep
inkrementalisme, yaitu jumlah anggran tahun tertentu dihitung berdasarkan
jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu.
Tujuan dari
pendekatan ini adalah untuk melakukan kontrol keuangan, dan sangat berorientasi
pada input organisasi, penetapannya melalui pendekatan incremental (kenaikan
bertahap).
Pendekatan
tradisional memilki beberapa karakteristik sebagai berikut:
a.
Menitikberatkan
perhatian pada segi pelaksanaan dan pengawasan.
b.
Penekanan hanya
pada segi administrasi.
Adapun beberapa
kelebihan dan kelemahan dari pendekatan ini adalah:
|
KELEBIHAN
|
KELEMAHAN
|
|
1.
Sederhana,
mudah dipersiapkan serta dimengerti oleh orang yang berkepentingan.
2.
Cocok
dengan akuntansi pertanggungjawaban (responbility
acounting).
3.
Hampir
semua pengeluaran memiliki sifat yang tidak terhindarkan.
4.
Mudah
dibandingkan dengan data tahun sebelumnya.
|
1.
Tidak
menyediakan dasar informasi yang memadai bagi pembuat keputusan.
2.
Terlalu
berorientasi pengendalian dan kurang memerhatikan proses perencanaan dan
evaluasi.
3.
Memberikan
perhatian lebih pada jangka pendek dibandingkan jangka panjang.
4.
Mendorong
pengeluaran daripada penghematan.
|
2.
Pendekatan
Kinerja (Incremental Budgeting)
Merupakan sistem
anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan,
sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan
datang.
Pendekatan
kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran
tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adamya tolak ukur
yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran
pelayanan publik. Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran dari
sebelumnya yang sangat menekankan pos belanja kepada kinerja terukur dari
aktivitas dan program kerja.
Karakteristik
dari pendekatan ini adalah sebagai berikut:
a.
Akun-akun dalam
anggaran diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan aktivitas dan juga berdasarkan
unit organisasi dan rincian belanja.
b.
Aktivitas diukur
guna mendapatkan efisiensi maksimum dan untuk mendapatkan standar biaya.
c.
Anggaran untuk periode
yang akan datang didasarkan atas biaya per unit standar dikalikan dengan jumlah
unit aktivitas yang diperkirakan harus dilakukan pada periode tersebut.
Pendekatan
kinerja memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai berikut:
|
KELEBIHAN
|
KELEMAHAN
|
|
1.
Anggaran
disusun berdasarkan aktivitas, dengan permintaan yang didukung oleh estimasi
biaya dan pencapaian yang diukur secara kuantitatif.
2.
Penekanannya
pada kebutuhan untuk mengukur output dan juga input.
3.
Menyediakan
kepala eksekutif pengendalian yang lebih terhadap bawahannya.
|
1.
Hanya
sedikit staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk
mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya.
2.
Kadang
kala, aktivitas langsung diukur biayanya secara detil lainnya tanpa adanya
pertimbangan memadai yang diberikan kepada perlu atau tidaknya aktivitas itu.
|
3.
Pendekatan PBBS (Planning, Programming, Budgeting System)
Merupakan suatu
proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam
suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah, dan
didalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang
mungkin timbul.
Ada beberapa
karakteristik pendekatan PBBS yaitu:
a.
Berfokus pada
identifikasi perencanaan strategis organisasi dan menghubungkan semua aktivitas
dengan perencanaan strategis tersebut.
b.
Implikasi di
tahun-tahun mendatang telah diidentifikasi secara eksplisit.
c.
Semua biaya yang
timbul telah dipertimbangkan.
d.
Analisis
sistematis dari alternatif dilakukan (misalnya berupa analisis biaya-manfaat,
analisis sistem dan riset operasi).
4.
Anggaran
Berbasis Nol (Zero Based Budgeting)
Merupakan sistem
anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah
dilakukan di masa yang lalu. Pendekatan pembuatan anggaran ini adalah bahwa
setiap aktivitas atau program yang telah diadakan di tahun-tahun sebelumnya
tidak secara otomatis dapat dilanjutkan.
Berikut beberapa
kelebihan dan kelemahan zero based
budgeting:
|
KELEBIHAN
|
KELEMAHAN
|
|
1.
Dapat
membuat adanya review secara tahunan dari semua program, aktivitas,dan
pengeluaran.
2.
Memfokuskan
perhatian pada biaya dan manfaat dari jasa yang diberikan.
3.
Meningkatkan
kualitas keputusan yang dibuat oleh eksekutif atau legislatif di pemerintahan
4.
Mendorong
pencarian cara baru untuk menyediakan jasa dan mencapai tujuan organisasi.
|
1.
Memerlukan
banyak sumber daya seperti dokumen-dokumen, menyita waktu dari staf dan juga
merepotkan.
2.
Sulit
mendapatkan data yang diperlukan untuk menghitung biaya dari aktivitas
alternatif untuk mencapai tujuan organisasi.
3.
Ada
faktor-faktor lain.
|
5.
Penganggaran
yang Berorientasi pada Kinerja (Performance
Budgeting)
Merupakan sistem
penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat
dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Performance budgeting
mengalokasikan sumber daya pada program, bukan pada unit organisasi semata dan
memakai output measurment sebagai indikator kinerja organisasi.
Performance budgeting
mengandung tiga unsur pokok, yaitu:
a.
Pengeluaran
pemerintah diklasifikasikan menurut program dan kegiatan.
b.
Performance
measurment (pengukuran hasil kerja).
c.
Program
reporting (pelaporan program).
6.
Medium Term
Budgeting Framework (MTBF)
Merupakan suatu
rerangka strategi kebijakan pemerintah tentang anggaran belanja untuk
departemen dan lembaga pemerintah non departemen. Tujuan dari BTMF adalah:
a.
Keseimbangan
makro ekonomi dengan mengembangkan konsistensi dan rerangka kerja sumber daya
secara realistis.
b.
Alokasi
penggunaan sumber daya untuk prioritas strategi antar sektor dan dalam sektor.
PENUTUP
1. Kesimpulan
Dari pembahasan
diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran merupakan instrumen penting
dalam melaksanakan rencana-rencana suatu organisasi untuk melayani masyarakat
dan juga anggaran menjadi suatu tolak ukur dalam melihat kondisi keuangan baik
biaya (pengeluaran) ataupun pendapatan (penerimaan)
2. Saran
Adapun saran
dari pembahasan ini adalah semoga penyusunan dari anggaran menjadi lebih baik
lagi sehingga anggaran yang dialokasikan ke sektor-sektor tertentu dapat
teralokasi dengan baik.
DAFTAR PUSTAKA
Nordiawan, Deddi (2006) Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat.
Mahmudi (2011) Akuntansi
Sektor Publik, Yogyakarta: UII Press.
Artikel-artikel lain.
